Desrio Putra Reses Ke Padang Barat, Hadirkan OPD

www.jurnalissumbar.id

Anggota DPRD Sumbar asal Dapil Sumbar I Desrio Putra.ST di masa reses I awal tahun 2020 kembali menghadap pemilihnya di waktu Pileg 2019 lalu.

Pertemuan dengan pemilih tentu ujung-ujungnya tumpukan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan menjadi program dan bantuan APBD Sumbar mendatang.


Sebagai    politisi Muda Partai Gerindra ini cair menanggapi tumpukan aspirasi di arahkannya.

Bersama masyarakat  Purus, ditepi Danau Cimpago , Kecamatan Padang Barat, kota Padang, Pada Sabtu (18/1).

Reses tersebut, dihadiri  oleh 150 orang warga Purus sekitarnya, tokoh masyarakat, tokoh agama,  Lurah Purus. Camat Padang Barat, kepala dinas Perikanan dan Kelautan. Dinas PUPR Sumbar.

Desrio mengatakan, kegiatan reses merupakan bentuk hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya yang duduk di DPRD.

"Melalui reses ini, kami dapat bersilaturahmi dan menyerap aspirasi bapak ibu yang nantinya kami perjuangkan di lembaga DPRD," ungkapnya.

Dikatakan Desrio  Putra, Padang Barat  khususnya warga Purus telah menyampaikan aspirasi mereka terutama masalah sarana dan prasarana draenase yang sempit dan masalah perekonomian masyarakat pesisir Pantai sampai bantuan KUBEpun diusulkan melalui Tanya jawab langsung dengan masyarakat.

Khusus untuk Purus, dan sepanjang pantainya sebagai kawasan pariwisata agar pemerintah daerah membentuk relawan sadar wisata,” kata Desrio

Dan permintaan masyarakat lainnya, Desrio melihat bahwa warga lebih banyak mengharapkan adanya pembangunan kawasan pemungkiman yang dapat bebas dari banjir dan efesien apabila terjadinya kebakaran.

bantuan juga disalurkan melalui bantuan keuangan khusus (BKK) dari provinsi ke kota/kabupaten, seperti pembangunan kantor dan mobiler kelurahan/kecamatan. Termasuk drainase dan jalan lingkungan, karena sarana itu merupakan milik atau wilayah kota/kabupaten.

Ia mencontohkan persoalan banjir di setiap kawasan di Kota Padang, meski sebenarnya itu merupakan genangan ketika hari hujan. Namun karena surutnya bisa satu atau dua jam, tentu cukup merepotkan masyarakat, apalagi jika sampai masuk ke dalam rumah.


"Persoalan ini seperti di kawasan Jati, meski sudah ada Banda Bakali, namun kawasan sekitar tetap saja digenangi air ketika hujan. Kenapa masih terjadi ? Hal itu kemungkinan dipengaruhi sistim yang tidak berjalan, bisa karena outlet atau daya tampung air. Apalagi, Padang hingga saat ini masih belum punya Master Plan Banjir. Oleh karena ini merupakan persoalan bersama, maka kami sudah mengusulkan perencanaannya (DED Lingkungan) masuk di APBD Tahun 2020, namun karena belum ada kegiatan perencanaannya baru masuk di tahun berikutnya," ujarnya.

Ini merupakan aspirasi yang perlu berkoordinasi dengan pemerintah kota Padang, yang harus disampaikan pada musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan. Tingkat kota Padang dan Proponsi Sumatera Barat.

Karena kota Padang memiliki DAU  96.92 persen, nilai ini dilihat  lebih dapat menopang pembangunan di Sumbar. Khususnya kota Padang,”ujarnya.

#02


No comments

Powered by Blogger.
PT. Piliang Intermaya Media Mengucapkan: Selamat datang di Website Jurnalissumbar.id, Terima kasih telah berkunjung di blog kami.. Semoga anda senang!! Tertanda Pemred: Falsanar Arsul Piliang