Kepsek SDN 19 Kec.Limo Koto Timur Diduga Palsukan Tanda Tangan Dan Pungli

Jurnalissumbarl Pariaman (Sumbar) Wali murid SD 19 Kampung Tanjung Nagari Kudu Ganting Kecamatan Lima Koto Timur melaporkan kepada bapak Azwar Anas selaku ketua DPC laki.
Laporan tersebut bermula dari pungutan ijajah dari mulai tahun 2015 sebesar Rp 100.000,dan (BSM) Bantuan Langsung Masyarakat, sebayak 25.000 Rp 50.000 per-siswa, bahkan atap bocor tanpa perbaikan, dinding berlumur basah,  wc tidak berpungsi lagi.
“Namun tutur komite sekolah, saya ditunjuk dia aja, karena komite lama sudah meninggal, dulunya anak saya sekolah disana, bahkan banyak warga disana ini saya ditunjuk, sedangkan saya tidak tinggal dekat dari sekolah, jadi yang menunjuk kepala sekolah,
Ditambahkannya, apapun yang dibuat disekolah oleh kepala sekolah tidak pernah musyawarah ke kita seharusnya dimusyawarahkan, melakukan pungutan bahkan ada laporan dari warga, laporan itu tidak sama saya,  masyarakat melaporkan, dan komite tidak tahu, seharusnya komite harusnya bermusyawarah sama orang tua murid, salah apa, kalau yang baik kita sampaikan kalau yang tidak didiamkan, tentu ndak mungkin, yang Nama musyawarah ini kita tinggal dibelakang aja,
Dijelaskannya lagi, kalau nggak salah kepala sekolah masa jabatan sudah 5 tahun, kalau murid kurang tahu saya, dan bahkan komite tidak pernah menanda tangani dana bos sementara dana bos turun, saya harusnya mengetahui gimana bentuknya selama ini, tidak pernah menanda tanggani,
Diterangkannya lagi, bahkan tercecer surat pembelajaan dana bos,  tanda tangan saya ada, saya kaget, pada kenyataannya selama ini saya tidak ada mentandatangani ini, sementara diketahui oleh komite bendahara, seharusnya itu tahu saya kemana keuangan dana bos, dan seharusnya tahu kemana pembelajaannya, membeli cat satu kaleng aja tidak tahu, dan bahkan gedung sekolah itu tidak ada perubahan sama sekali dan pungutan tidak pernah tahu mungkin itu kebijakan kepala sekolah, kalau saya tahu mungkin nggak akan seperti ini, tutur Azril.
Menurut kepala dinas Kab. Padangpariaman dihubungi melalui tlp gengamnya, mengatakan?. Yang pertama kami dari dinas sudah turun, sesudah itu, sekolah itu sudah membuat pernyataan menghentikan kegiatan yang tidak ada dari ketentuan, sesudah itu kalau ada pungutan -pungutan dikompromi sama komite bahkan sekolah itu membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatan itu dan pembentukan komite itu ada dasarnya Permendikbut No 75 Tahun 2016, sekaligus kalau ada pungutan disekolah yang tidak ada dasar hukumnya, tidak di perbolehkan, tutur Ramang selaku kepala dinas pendidikan.
Kepala sekolah dikomfirmasi melalui telpon genggamnya, oleh wartawan netralnews.net sama sekali tidak di indahkan oleh kepala sekolah, telah beraparapakali panggilan dilayangkan kepada kepala sekolah tentang kebenaran laporan masyarak ke ketua lsm laki.
“Hasil Investigasi LSM LAKI, pembangunan disekolah terlihat amburadul, mulai dari atap bocor salah satu lokal, dan sumber air tidak ada. Kami meminta sebagai ketua LSM LAKI ke penegak hukum agar diusut dan kepala dinas agar memberikan arahan, lnspektorat agar segera menghusut tuntas kasus ini,  karena telah merugikan masyarakat dan wali murid, jadi telah diperbodohi oleh oknum kepala sekolah. Masyarakat meminta instansi terkait agar kasus ini ditutaskan sebelum masyarakat anarkis kepada sekolah dan semoga proses hukum berlanjut, tutur ketua LSM LAKI. (AMAR)

No comments

Powered by Blogger.
PT. Piliang Intermaya Media Mengucapkan: Selamat datang di Website Jurnalissumbar.id, Terima kasih telah berkunjung di blog kami.. Semoga anda senang!! Tertanda Pemred: Falsanar Arsul Piliang