Polemik BPBD Agam, Pejabat Kasak Kusuk Diberitakan

Agam- Sumbar    Polemik internal  BPBD  Kabupaten Agam yang dilansir dimedia   membuat para pejabat di dinas terkait kasak kusuk merasa malu.

Saat berita tentang informasi dari Martias bahwa berita itu telah viral didunia maya,  upaya persuasif  menuju perdamaian dengan Kalaksa Lutfi oleh Dinas Insfektorat Kabupaten Agam sudah mulai dilakukannya.

Konflik ini  berawal dari dikirimkannya surat  oleh Lutfi pada Martias yang saat  itu di mutasikan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Agam. Martias  menjawab surat tersebut dengan membeberkan beberapa item yang menyangkut borok BPBD  yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara seperti : Pembelian alat pendeteksi pergeseran tanah Early warning syastem (EWS) konon harganya menurutnya kurang lebih  Rp 3 M (Harga Resmi di Pasaran Sekitar Rp 250 Jt) diduga terjadi "MARK UP" Alat tersebut di pungsikan kurang lebih 6 bulan, per Oktober 2018 tidak dipungsikan lagi.

Karena biaya pengoperasian alat tersebut perbulannya Rp 7 Jt,BPBD tidak mampu untuk membiayainya. Pemda Agam juga tidak bisa mendanai Early warning syastem (EWS) tersebut karena tidak terdaftar pada aset Pemerintah daerah Kabupaten Agam. Pembelian EWS diambil dari dana Rehab Rekon Dama Gadang. Padahal EWS adalah alat pencegahan dini.(singkronkah masuk Rek Rehab rekon?) penyidik profesional lah yang mampu untuk membuktikannya. Ucap martias


Di jelaskan lagi dalam surat tersebut pada bulan Agustus Martias di mintai uang Rp 150 Jt untuk Salah seorang Oknum Kejaksaan Negeri Agam.Guna untuk menutupi kasusnya, sementara Martias Spd tidak tahu kasus yang menjeratnya dan tidak pernah di panggil oleh Jaksa yang di maksud.Martias tidak mau membayar Uang yang di minta Lutfi, Martias menduga bahwa  Lutfi, Indra Junaidi,dan Wahyu menumbalkan dirinya dengan mencatut Nama Oknum Kejaksaan Agam. Dihari dimintai dana tersebut Martias telah menyampaikan pada atasannya Yunaidi. Dan juga memberitahukan pada sekretaris BPBD  Nelfendri ST yang sedang diklat di Baso. 7/8/2018.sebutnya


Saat di konfirmasikan tim Dpw lsm Garuda Nasional Sumbar yang di pimpin Bj Rahmad pada Martias Spd  membenarkan semua itu, dan siap menanggung resikonya,beberapa hari yang lalu 8/1/2019 sekitar pukul 22:00 Wib  di Lubuk Basung.


Lanjut Martias via telpon Kamis 17/1 /2019 dianya telah di panggil pihak kejaksaan, untuk klarifikasi pemberitaan tersebut.


Ketika hal ini di konfirmasikan tim pada Kalaksa Lutfi kekantornya Senin 17/1 sekitar jam 11 : 00 wib di ruangannya mengatakan permasalahan tersebut sedang di cari penyelesaiannya oleh Insfektorat Kabupaten Agam. Dan bermohon pada tim yang konfirmasi agar tidak memberitakannya.pada dasarnya permasalahan ini internal  BPBD. Ucapnya dengan nada tegang.


Sementara itu ketua Dpw Lsm Garuda Nasional Sumbar Bj Sumbar berharap agar  penegak  hukum segera menindak lanjuti pemberitaan dari beberapa media, sehingga permasalahan tersebut jelas dimata publik, sehingga tdak ada lagi Asn dan pejabat yang mencatut oknum penegak hukum untuk menakut-nakuti bawahannya. Dan juga tidak ada Asn dan pejabat kebal dan tidak di jamah hukum. Kita akan tunggu profesional Kejaksaan untuk mengungkap kasus ini, konon nota benenya akan berimbas pada citra Pemerintah Kabupaten Agam, pungkasnya

No comments

Powered by Blogger.
PT. Piliang Intermaya Media Mengucapkan: Selamat datang di Website Jurnalissumbar.id, Terima kasih telah berkunjung di blog kami.. Semoga anda senang!! Tertanda Pemred: Falsanar Arsul Piliang