Tanah BIM: Komnas HAM RI Mediasi Tuntutan Bachtiar Cs

JURNALISSUMBAR| Padang Pariaman – Walaupun Bandar-udara Internasional Minangkabau
(BIM) sudah beroperasi semenjak hari 22 Juli 2005, namun ganti-rugi  tanah Bachtiar  dan kawan-kawan (Cs – red) seluas 51 hektar yang masuk lahan bandara itu hingga kini masih belum dibayar oleh pemerintah. Perjuangan mereka untuk memperoleh ganti-rugi sejak tahun 2002 selalu
mentok.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Bachtiar Cs – H Murlis Muhammad SH
MHum kepada wartawan, Senin (10/12/2018). Menurutnya, upaya Bachtiar
Cs mendapatkan hak berupa ganti-rugi tanah / lahan yang kini sudah
menjadi bagian dari BIM seluas 4,27 km2 ditindaklanjuti oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Sumbar).

“Ya, upaya Bachtiar Cs mendapatkan hak berupa ganti-rugi atas tanah
mereka yang terpakai oleh BIM sudah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM RI
Perwakilan Sumbar,” ujar Murlis.

Dalam hal ini, lanjut dia, Komnas HAM RI Perwakilan Sumbar sudah dua
kali mengirimkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tawaran
Mediasi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Direktur
Utama Angkasa Pura II. Surat pertama dengan nomor 121/P/3.5.2/IX/2018
tanggal 13 September 2018 dan surat kedua nomor 140//P/3.5.2/XI /2018
tanggal 14 November 2018 untuk mempertanyakan surat pertama.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Sumbar Sultanul Arifin S Sos MH yang
hendak dimintai konfirmasinya terkait surat tersebut, Senin
(10/12/2018), menurut Kasubag Umum-nya Mahdianur SE MM, ternyata
sedang berada di Jakarta untuk menghadiri Peringatan Hari HAM
Internasional. Namun, Mahdianur menyebutkan, baik Menteri Perhubungan
maupun Direktur Utama Angkasa Pura II masih belum juga merespons surat
Permintaan Klarifikasi dan Tawaran Mediasi tersebut.

“Kedatangan Pak Sultanul Arifin ke Jakarta sekaligus untuk
berkonsultasi kepada Ketua Komnas RI apakah Komnas HAM RI Perwakilan
Sumbar akan melanjutkan dengan mengirim surat ketiga atau akan di-take
over (ambil-alih) oleh Komnas HAM RI,” kata dia.

Surat pertama Komnas HAM RI Perwakilan Sumbar yang ditujukan kepada
Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Angkasa Pura II itu –
sebagaimana dipaparkan Murlis – berisi : Komnas HAM RI Perwakilan
Sumbar telah menerima pengaduan H Murlis Muhammad SH MHum & Rekan
selaku kuasa hukum dari Bachtiar Cs perihal Langkah Mediasi
Penyelesaian Kasus Ganti-rugi Tanah Bachtiar Cs seluas 51 hektar yang
telah menjadi lokasi BIM, tertanggal 6 September 2018.

Pokok-Pokok persoalan yang diinformasikan adalah pengadu menuntut
ganti-rugi tanah klien pengadu yang telah menjadi lokasi BIM seluas 51
hektar, di mana sejak tahun 2002 (awal pembangunan BIM – red) sampai
sekarang ganti-rugi tanah klien pengadu belum diterima, maka melalui
suratnya pihak H Murlis Muhammad SH MHum & Rekan selaku kuasa hukum
dari Bachtiar Cs meminta Komnas HAM untuk dapat menjembatani
penyelesaian kasus dimaksud melalui jalur mediasi.

Dengan mengingat bahwa infotrmasi yang ada pada kami baru bersumber
dari satu pihak (H Murlis Muhammad SH MHum & Rekan) serta kewajiban
dan kewenangan Komnas HAM RI (termasuk perwakilan-perwakilannya) untuk
menindaklanjuti pengaduan / laporan yang telah disampaikan –
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat(3) UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM – maka bersama (dengan – red) ini kami mohon kesediaan
Bapak untuk memberikan klarifikasi atas kebenaran informasi dimaksud
serta informasi lain yang relevan dengan pengaduan ini.

Sedangkan surat kedua berisi pemberitahuan bahwa Komnas HAM RI
Perwakilan Sumbar telah mengirimkan surat nomor 121/P/3.5.2/IX/2018
tanggal 13 September 2018 perihal Permintaan Klarifikasi dan Tawaran
Mediasi. Terhadap tersebut kami belum mendapatkan informasi lebih
lanjut tentang penanganan kasus dimaksud.

Murlis Muhammad menceritakan, mengenai keterlibatan Komnas HAM RI
Perwakilan Sumbar membantu upaya mediasi penyelesaian kasus ganti-rugi
tanah Bachtiar Cs seluas 51 hektar berawal dari surat kuasa yang dia
terima dari Bachtiar Cs tanggal 25 Oktober 2017 dengan legalisasi
Notaris Yulheri Alioes SH. Dengan adanya surat kuasa itu, ia pun
mencari dan menghimpun data terkait tanah Bachtiar Cs seluas 51 hektar
yang terkena pembangunan BIM tetapi belum memperoleh ganti-rugi.

Selanjutnya, jelas Murlis, ia mengirim surat kepada Menteri
Perhubungan RI di Jakarta dengan nomor 02/KH.MM&RPDG/XI/2017 tanggal
20 November 2017. Surat dengan perihal Mohon Penyelesaian Pembayaran
Gantirugi Tanah Bachtiar Cs yang Telah Menjadi Lokasi BIM itu lengkap
dengan data yang diperlukan.

Data tersebut antara lain 35 nama pemilik tanah yang belum menerima
ganti-rugi, lengkap dengan alamat dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)
serta Surat Gubernur Sumbar Nomor 120/88.A/Pem-2012 tanggal 30 Maret
2012 yang ditujukan kepada (1) Bupati Padang Pariaman dan (2) Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumbar. Surat yang
ditandatangani Gubernur Irwan Prayitno itu pada poin (3) menegaskan:
ganti-rugi Bachtiar Cs seluas 51 hektar belum dibayarkan.

Berikutnya, surat pernyataan yang menerangkan bahwa Bachtiar Cs belum
menerima pembayaran ganti-rugi tanah dimaksud dibuat Bachtiar Cs
tanggal 30 Oktober 2012, didukung oleh Surat Keterangan Walinagari
Kataping Nomor 607/WN-KTP/XI2017 tanggal 6 November 2017 dan Surat
Pernyataan Pucuk Adat Yang Berulayat dalam Nagari Kataping Bahrun
Hikmah Gelar Rky Rajo Sampono Nomor 115/PCA-NK/2017 tanggal 10
November 2017.

Bachtiar Cs pun telah membuat pernyataan tawaran harga ganti-rugi
tanah tanggal 14 November 2014. Isinya: Dengan ini menyatakan tawaran
harga ganti-rugi tanah seluas 51 hektar yang sekarang telah menjadi
lokasi BIM, dengan memperhatikan harga NJOP (nilai jual objek pajak –
red) yang ada di sekitar BIM Rp82.000/m2 serta harga pasaran, maka
tawaran harga menjadi Rp100.000/m2. Jadi, harga ganti-rugi tanah 51
hektar tersebut adalah 510.000 m2 x Rp100.000 = Rp51.000.000.000.

Bahkan, Sekretaris Wakil Presiden RI dalam suratnya kepada Gubernur
Sumbar Nomor B.958 tanggal 5 Agustus 2002 telah meminta agar
memperhatikan penanganan dan penyelesaian atas tindakan
pengambil-alihan hak atas tanah Bachtiar Cs untuk pembangunan BIM di
Kataping.

Dapat perhatian Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu dan Komnas HAM

Surat yang dikirim Murlis Muhammad kepada Menteri Perhubungan RI di
Jakarta dengan nomor 02/KH.MM&RPDG/XI/2017 tanggal 20 November 2017
itu – dengan tembusan ke berbagai pihak – mendapat perhatian khusus
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) RI, Isa Rachmatarwata.

Dalam surat nomor S-607/KN/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang ditujukan
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Isa Rachmatarwata
menyatakan, mengingat aset tanah pada BIM merupakan aset milik
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kami teruskan surat permohonan
dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Surat tersebut ditembuskan Isa Rachmatarwata kepada Menteri Keuangan,
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero)
dan H Murlis Muhammad SH MHum.

Menerima tembusan surat Dirjen Kekayaan Negara tersebut, Murlis
mengirimkan surat nomor 05/KH.MM&R-PDG/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
dengan perihal Mohon Penyelesaian Pembayaran Ganti-rugi Tanah Bachtiar
Cs Seluas 51 Hektar yang Telah Menjadi Lokasi BIM. Namun, hingga kini
belum juga mendapat tanggapan / balasan.

Khusus kepada Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Murlis mengirim surat
nomor 07/KH.MM&R-PDG/IX/2018 tanggal 6 September 2018 perihal: Langkah
Mediasi Penyelesaian Kasus Ganti-rugi Tanah Bachtiar Cs Seluas 51
Hektar yang Telah Menjadi Lokasi BIM dengan lampiran satu berkas.

Ketika ditanya apa langkah dia selanjutnya, Murlis menyatakan: “Kita
tunggu dulu informasi dari Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Sumbar
Sultanul Arifin S Sos MH.”



No comments

Powered by Blogger.
PT. Piliang Intermaya Media Mengucapkan: Selamat datang di Website Jurnalissumbar.id, Terima kasih telah berkunjung di blog kami.. Semoga anda senang!! Tertanda Pemred: Falsanar Arsul Piliang